Presiden minta Polri-TNI ambil pelajaran dari kasus Cebongan

presiden susilo bambang yudhoyono menyewa semua bagian, khususnya tni serta polri, untuk memetik pelajaran dibandingkan peristiwa penembakan di lembaga pemasyarakatan (lp) cebongan, yogyakarta, supaya kejadian serupa tidak berulang.

saya harap semua pihak mendukung proses pengakan hukum sebaik-baiknya kemudian petiklah pelajaran, insya allah kehidupan dalam negeri kita semakin tertib, ujarnya usai shalat jumat dalam kompleks istana presiden, jakarta.

saya dukung langkah-langkah tni serta polri untuk menegakkan hukum serta keadilan, berikan ruang seluas-luasnya untuk mereka berusaha dengan profesional, tutur presiden.

presiden menungkapkan, ia segera menginstruksikan penanganan kasus setelah kepala polri juga panglima tni melaporkan kejadian penyerangan yang menewaskan empat tahanan itu.

saya sudah keluarkan instruksi masa tersebut agar mengungkap, mendapatkan pelakunya, hukum dan keadilan ditegakkan, dan berbagai dijalankan secara profesional, katanya.

Yang Lain: Website Toko Online Murah - Jasa Pembuatan Toko Online - Pembuatan Toko Online - Jasa Pembuatan Toko Online

jangan hingga negara dituduh membiarkan juga tidak menegakkan hukum dan keadilan. kita simak semua proses, tni, utamanya tni ad sudah berinisiatif membentuk tim investigasi, akan tetapi kepolisian juga melanjutkan langkah-langkah penyelidikan, jelas presiden.

ia juga mengatakan bahwa bagaimanapun dan aksi main hakim sendiri tidak mampu dibenarkan pada negara hukum sekalipun ia hapal tindakan itu adalah perwujudan jiwa korsa.

ada perilaku daripada sekelompok orang, dalam luar disebut grup preman, yang melalui sadis menggarap pembunuhan terhadap seorang bintara kopassus tni ad. tersebut lah awal dibandingkan jiwa korsa juga perlakuan yang luar biasa sadisnya tersebut dan membakar emosi mereka, jelasnya.

kemudian mereka mengerjakan tindakan tersebut, dan tindakan tersebut sesungguhnya serta tidak kita benarkan, tegasnya.

presiden menungkapkan para pelaku sudah mengakui perbuatannya dan membeli sanksi hukum pas peraturan.

prajurit dan mengerjakan tindakan itu tampil dengan bertanggungjawab, dengan ksatria, juga siap mencari sanksi hukum tak terpengaruh. itulah juga para komandan, mau ikut bertanggungjawab sepenuhnya, ujarnya.

presiden serta mendukung cara tni dan polri dalam menyelesaikan penanganan persentasi itu menurut hukum dan menyewa warga menyerahkan ruang terhadap mereka untuk membuka tugas dengan profesional.