badan pemeriksa keuangan (bpk) mendapatkan sejumlah kelemahan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) serta jaminan kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi berbagai indonesia.
bpk menyimpulkan adanya kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi menungkapkan, kelemahan tersebut antara lain belum adanya database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tak diselenggarakan dengan bagus juga adanya perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko masyarakat miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa sebab tak tercakup selama web jamkesmas serta jamkesda.
selain tersebut banyak penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum sesuai melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas pada 2010 juga 2011, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing perut - Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing Badan
menurut dia, kelemahan itu mampu menganggu objek wisata website jamkesmas juga jamkesda supaya memenuhi hak masyarakat miskin dan tidak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk tenntang pelayanan kesehatan warga pada beberapa properti sakit milik pemerintah juga mendapatkan keberadaan ketidakefisienan dalam hal perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 rumah sakit yang diperiksa, hanya Satu rsud yang telah efektif pada membuatkan pelayanan obat di instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi dan tak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi objek wisata semua tahapan.
selain tersebut, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan yang tak pas standar makanya pelayanan tidak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menawarkan pelayanan kesehatan penduduk yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau makanya properti sakit publik mesti berbenah untuk meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan demikian, sudah semestinya tidak ada penduduk yang tidak dapat dilayani melalui baik dengan rumah sakit, khususnya properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data kemarin, pemerintah telah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit di seluruh indonesia.