gubernur dki jakarta joko widodo menyampaikan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) dari pemerintah pusat tidak akan ditandatangani dengan dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti dan akan tandatangan dapat sekretaris daerah (sekda) dapat kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), papar jokowi dalam balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan bagian internal pemerintah provinsi dki jakarta dijadikan penanggungjawab, menurut jokowi, dilaksanakan untuk pengawasan lebih mudah. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, dan adalah salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau saya kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris di sana, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tidak mau mengganggu proses launching yang langsung diselenggarakan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat tersebut telah dijelaskan sehingga bagian pemprov dki jakarta tak mesti khawatir.
ada pilihan peraturan dan sudah diperbaharui makanya bisa membuka bisnis untuk kita merevisi apa tatacara untuk merumuskan surat di atas itu, kata mahendra.
mahendra melanjutkan bahwa peraturan dan berubah diharapkan pasti ingin disesuaikan melalui peraturan pemerintah serta peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur dapat menunjuk internal agar merupakan penanggungjawab, katanya.