mantan panglima tni jenderal tni (purn) endriartono sutarto mengusulkan peradilan militer dan transparan pada oknum anggota koppasus dan menyerang lembaga pemasyarakat cebongan, daerah istimewa yogyakarta.
sebab undang-undang kita belum memungkinkan sesuai keinginan masyarakat untuk angka ini diadili di pengadilan publik, maka tetap diselenggarakan pada pengadilan militer namun hendaknya dilaksanakan secara transparan, tutur endriartono sutarto dalam bandung, sabtu.
usai menjadi pembicara di Satu diskusi dalam gedung indonesia menggugat, dia menjelaskan masyarakat serta media massa dapat mengakses langsung proses peradilan itu.
agar masyarakat dapat mengikuti bahwa pengadilan militer ini benar-benar transparan, kemudian diselenggarakan melalui sebaik-baiknya juga sudah adil, katanya.
Informasi Lainnya:
ia mengutarakan dua pandangan publik atas peristiwa selama lapas cebongan tersebut. ada yang bilang tersebut seorang karena itu agar membasmi serta menghabisi premanisme. jika tersebut diselenggarakan seluruh pihak miliki hak sama untuk menghabisi preman, ujarnya.
namun, jiki aksi ini dianggap asli cuma sebab kejahatan dan diselenggarakan preman, masyarakat negara tetap tidak berhak menghabisi preman.
ia sendiri tak setuju premanisme dihabisi dengan cara main hakim sendiri sebab bertentangan melalui negara hukum.
jadi di selama memperjuangan hak tidak harus dengan pelanggaran hukum. sebab hukum mesti ditegakkan, tutur endriarono.