mahkamah konstitusi (mk) menungkapkan sarjana non studi dapat menjadi guru setelah menolak pengujian pasal 9 uu nomor 14 tahun 2005.
bersikap menolak permohonanpermintaan para pemohon untuk seluruhnya, kata ketua majelis hakim mahfud md, saat menyampaikan amar putusan pada jakarta, kamis.
dalam pertimbangannya, mahkamah menyatakan pasal 28d ayat (1) uud 1945 dan serta sebagai dasar pengujian dalam permohonan pengujian uu guru dan dosen membuat semua orang berhak atas pengakuan, garansi, perlindungan, dan kepastian hukum dan adil dan perlakuan yang sama dalam depan hukum.
kata semua orang menunjukkan kiranya perlakuan yang sama pada hadapan hukum, tidak cuma dikhususkan kepada mereka dan tamatan lptk (lembaga pendidikan tenaga kependidikan), tutur hakim konstitusi muhammad alim, ketika membacakan pertimbangan hukum.
alim mengatakan bahwa setiap pihak boleh diangkat merupakan guru, serta konsentari apa saja demi kehidupan yang bagus kepada kemanusiaan asal mengikuti syarat-syarat dan ditentukan.
hal itu berarti kiranya disamping persamaan hak atas perhatian juga penghidupan yang baik bagi kemanusiaan, juga perlakuan yang sama pada hadapan hukum, katanya.
menurut mahkamah, seseorang dan bukan lulusan lptk tak secara juga merta mampu merupakan guru kalau tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana itu dalam atas.
dengan itulah, posisi diantara lulusan lptk dan non-lptk telah ekuivalen tenntang dengan syarat-syarat tersebut, sehingga tidak terkandung perlakuan yang berbeda yang bertentangan melalui konstitusi, papar alim.
pengujian uu guru serta dosen ini dimohonkan oleh tujuh pihak mahasiswa dari universitas berlatar belakang kependidikan, yaitu aris winarto, achmad hawanto, heryono, mulyadi, angga damayanto, m khoirur rosyid, juga siswanto.
mereka menilai telah mempunyai ketidakadilan bagi sarjana lulusan universitas berlatar pendidikan untuk mampu berprofesi dibuat guru karena agama tersebut membolehkan sarjana nonkependidikan supaya diangkat merupakan guru.
pasal 9 berbunyi: kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi situs sarjana ataupun website diploma empat.
menurut pemohon, guru adalah profesi dan mesti ditempuh melalui jalur akademik khusus, yaitu kependidikan oleh karenanya manakala pasal tersebut tetap diterapkan, dengan begini hendak mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap para sarjana lulusan kependidikan.
Informasi lainnya: wisata pulau tidung - Cream Pemutih Wajah - Obat pelangsing badan